Lifestyle

Haryono Suyono Ajak Kepala BKKBN untuk Penanganan Stunting Melalui Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Ibu Hamil sampai ke Bidan Desa

Jakarta, Newsbisnis.net.

Dalam upaya merealisasikan niat luhur untuk membantu pemerintah dalam penyediaan tenaga kesehatan di bidang kesehatan ibu, bayi dan anak, Pengurus ”Yayasan Karya Bhakti RIA Pembangunan” (YKBRP) sebuah yayasan yang didirikan tgl 26 April 1978, mengajukan gagasan untuk mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes). Misi yang diembankan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan itu adalah menghasilkan tenaga ahli di bidang kesehatan yang profesional, berkarakter serta berkompetensi tinggi dalam menangani masalah-masalah kebidanan dan kesehatan masyarakat di Indonesia.

Kunjungan Prof., Dr. Haryono Suyono, M.A, Ph. D selaku Ketua Dewan Pembina YKBRP bersama Ketua Badan Pelaksana STIKes Mitra RIA Husada Dra. Sri Danti Anwar, MA dan rombongan diterima oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo, SP.OG(K) yang juga dihadiri oleh Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, Unit Kerja terkait di BKKBN pada 28 Januari 2020 di ruang rapat Kepala, kantor BKKBN Pusat-Jakarta Timur.

Kunjungan ini sebagai komitmen untuk menjalin kerjasama meningkatkan pelayanan kesehatan terutama ibu hamil di pedesaan melalui bidan desa dan mahasiswa kebidanan di daerah-daerah. Haryono sangat antusias untuk meningkatkan keterampilan kebidanan dan mengembalikan Bidan ke desa-desa, berharap melalui BKKBN dapat mendukung penuh untuk pendampingan kepada para ibu hamil di desa-desa untuk mencegah stunting dan mengontrol tumbuh kembang balita.

Haryono juga terus mendukung BKKBN untuk dapat terus berperan aktif di semua posyandu yang ada sampai ke desa. Saat ini separuh desa di Indonesia sudah ada Posyandu, ujarnya. Haryono juga menekankan agar semua desa wajib memiliki posyandu. Mari kita bersama-sama meningkatkan Studi lapangan meningkatkan mutu bidan yang ada, memberi penjelasan kepada masyarakat khususnya ibu hamil dan mewajibkan seluruh sekolah2 kebidanan memberikan pelatihan untuk ibu hamil, agar mengetahui resiko-resiko yang dihadapi oleh ibu hamil. Target zero resiko maternity untuk kabupaten diserahkan kepada sekolah-sekolah kebidanan terdekat di daerah masing-masing dan selanjutnya kurikulumnya bisa masuk ke dikti. Sekolah kebidanan juga dapat menjadi pendamping ibu hamil di setiap desa yang ada di Indonesia, tambah Haryono.

Kepala BKKBN juga menekankan bidan-bidan desa juga harus bisa melayani masyarakat melalui program BKKBN dan melayani pemasangan alat kontrasepsi dan penghidupan kembali bidan desa diawali melalui sekolah-sekolah kebidanan di desa-desa, ujar Hasto. Mulai dari daerah yang dekat dengan ibukota yaitu Lebak-Banten dan Bogor-Jawa Barat.

Selain itu Hasto juga mengharapkan melalui CSR-CSR yang ada di wilayah-wilayah dapat dimanfaatkan tidak hanya menguntungkan golongan saja akan tetapi untuk masyarakat luas, tutur Hasto.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *